Metroterkini.com - Puluhan massa dari gerakan mahasiswa, pemuda dan rakyat (Gempar) Kabupaten Bengkalis melakukan audensi dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang mengawasi penggunaan dana COVID-19 Kabupaten Bengkalis Rp182,7 miliar, Senin (29/6/20) pagi.
Mereka ingin mengetahui realisasi dana COVID-19 secara rinci. Sebab, semenjak dianggarkan, masyarakat belum mendapat informasi realisasi penggunaan dana Rp182,7 miliar tersebut.
Namun, dalam dialog dengan Ketua Pansus, Syofian dan anggota Pansus lainnya, seperti Al Azmi, Zulhandi, Abi Barun, Haji Ardi, Rubi Handoko, Arianto H. Adri dkk, harapan massa Gempar ingin mengetahui realisasi dana COVID-19 juga tak terkabul.
Jangan untuk diketahui masyarakat, ungkap Syofian, Pansus yang sudah berkali-kali meminta juga belum dikasih rincian penggunaan dana COVID-19 kepada Tim Gugus Tugas penanganan COVID-19.
"Kami Sudah berkali-kali meminta belum dikasih. Padahal, kami sudah masuk pada tahap laporan awal evaluasi kinerja Tim Gugus Tugas penanganan COVID-19 ke pimpinan," kata Syofian.
Situasi ini terjadi, ungkap Syofian lagi, karena lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam Tim Gugus Tugas. Akibatnya, banyak hal yang seharusnya sudah bisa dieksekusi (dilaksanakan), namun kenyataanya belum. Seperti bantuan langsung tunai kepada tenaga kerja (TKI) yang pulang dari Malaysia yang sampai saat ini belum dikucurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.
Sementara disisi lain, Dinas Sosial sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19, dan Dinas Perdagangan dan perindustrian sudah melaksanakan pasar murah COVID-19.
"Kami ingin rincian realisasinya, soal data valid dan belum valid bisa diperbaiki sambil jalan. Tempelkan data para penerima di kantor desa atau kelurahan biar masyarakat tahu," tegas politisi PDIP tersebut menyentil kinerja BPBD yang belum selesai-selesai masalah validasi data.
Untuk itu, Pansus sangat berterima kasih atas dukungan mahasiswa agar Tim Gugus Tugas penanganan COVID-19 transparan dalam penggunaan dana COVID-19 sebesar Rp182,7 miliar tersebut.
Berhubung tidak mendapatkan jawaban yang memuasakan, massa Gempar meminta Pansus agar mengagendakan hearing dengan Tim Gugus Tugas dengan melibatkan Gempar.
"Kami ingin, Ketua Pansus hearing dengan Tim Gugus Tugas dengan melibatkan kami (Gempar). Jadi kami bisa bertanya langsung kepada Tim Gugus Tugas dalam hearing tersebut. Sebab, penggunaan dana COVID-19 Rp182 miliar itu harus transparan," kata Mansur Syah koordinator Gempar.
Keinginann tersebut diterima baik oleh Pansus. Untuk itu, Pansus akan mengagendakan hearing dengan Tim Gugus Tugas dengan melibatkan Gempar. Kendati demikian, massa Gempar tak mau janji Pansus itu hanya lisan. Mereka meminta Pansus harus membuat perjanjian tersebut secara tertulis dan ditandatangani.
"Kami tak mau di PHP, kami ingin tertulis dan ditandatangani. Soalnya, bisa saja nanti bapak-bapak (Pansus) lupa. Makanya, kami ingin tertulis dan kita tanda tangani sama-sama," kata
Usai penandatanganan surat pernyataan hearing, massa Gempar membubarkan diri dengan tertib. [rudi]
